Indonesia memiliki banyak suku dan budaya. Suku dan budaya yang beragam ini menghasilkan banyak keberagaman dalam banyak hal, seperti perayaan, termasuk pernikahan. Jadi, kalau ditanya “Siapakah yang umumnya membiayai pernikahan di Indonesia?”, jawabannya tergantung suku dan budayanya.
Sebagai contoh, “uang panai” pada suku bugis, makassar. Uang panai ini terkenal mahal, tergantung “level” sang perempuan (pendidikan, latar belakang keluarga, paras). Uang panai diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagai mahar dan biasa resepsi. Jadi, untuk kasus ini, pernikahan dibiayai oleh pihak laki-laki.
Contoh lain, suku jawa. Karena jawa itu luas, saya kurang tahu apakah semua suku atau tidak, tapi banyak kenalan saya orang dari jawa tengah yang mengatakan bahwa di tradisi mereka, pihak laki-laki ketika lamaran akan memberikan uang tukon atau uang lamaran, yang nanti sudah sebagai mahar dan biaya resepsi. Jadi, lagi-lagi pihak laki-laki lah yang membiayai. Sama dengan suku bugis tadi, cuma bedanya, uang panai biasanya mahal, minimal 100 juta bahkan ratusan juta. Beberapa teman saya kehambat untuk menikah karena masalah uang panai. Sementara di suku jawab, uang tukon tadi masih lebih bersahabat. Di beebrapa kasus, kalau resepsinya bengkak, ya pihak perempuan yang menambahkan. Nanti, ada lagi proses ngunduh mantu yang acara dan biaya ditanggung pihak laki-laki.
Di bagian jawa lain, seperti Indramayu, sebagian kecil biasanya pihak laki-laki yang membiayai, tapi pihak perempuanlah yang emmbeli perabot rumah tangga seperti kasur dan lemari (lebih untuk mengisi kamar pengantin). Beda lagi dengan di suku minangkabau. Pihak perempuanlah yang datang melamar dan nantinya resepsi akan diadakan oleh pihak perempuan, dan dibiayai oleh pihak perempuan.
Di luar keterkaitan dengan suku, masih banyak orang yang punya pemikiran dan mempraktekkan “laki-laki yang membayar biaya pernikahannya sebagai bentuk dia melamar dan menjemput anak gadis orang”. Ini biasanya untuk kasus laki-laki yang sudah bekerja dan menabung, ditambah dengan kondisi mungkin perempuannya tidak atau belum bekerja atau punya tabungan.
Saya tinggal di Jakarta, ibu saya suku jawa, ayah saya suku minangkabau. Hal yang saya tahu dan prakteknya sudah mulai terjadi dari sejak lama adalah:banyak yang menikah dengan sistem “patungan”. Biasanya ini untuk mereka yang sudah tidak terikat dengan suku, atau tidak mau menggunakan sistem adat/suku. Tentunya ini kesepakatan dari kedua keluarga. Bisa total biaya dibagi dua sama rata (di luar atau sama dengan mahar), bisa juga kesepakatan masing-masing berapa. Hal yang saya notice lagi, kebanyakan milenial seperti ini, apalagi kalau dua-duanya sama-sama bekerja (berpenghasilan) dan punya tabungan. Saya pribadi, menggunakan sistem “patungan” karena 1) terlalu repot menentukan mau pakai adat mana 2) tidak mau memberatkan salah satu pihak 3) ingin menikah dengan tabungan kami masing-masing tanpa menggunakan uang orangtua.
Kesimpulan dari saya, mau siapa pun yang membiayai pernikahan, yang paling penting adalah kesepakatan (jangan pedulikan omongan orang lain selain yang terlibat), dan ikhlas, supaya di kemudian hari tidak ada yang mengungkit-ungkit soal biaya pernikahan yang kelewat besar (salah satu pihak keluar uang lebih banyak atau bahkan semua biaya dari salah satu pihak), atau tidak menyampaikan unek-unek di awal yang berujung dengan memendam kekecewaan karena uang yang diberikan salah satu pihak kurang.

Saya menikah di Bandung. Saat itu pihak laki-laki memberi semampunya. Kemudian sisanya pihak wanita yang menambahkan.
Tetapi ada juga teman yang menikah di Bandung, pihak laki-laki yang full membiayai semua keperluan pernikahan.
Kalau di tempat kelahiran saya di Kalimantan, biasanya ada adat jujuran. Dilakukan saat melamar calon istri.
Di momen ini, keluarga pihak perempuan dan laki-laki saling menawar berapa biaya yang harus diberikan.
Setau saya semakin tinggi pendidikan calon istri, maka semakin tinggi jujuran yang harus dibayarkan.
Saat om saya mau menikah beberapa tahun lalu, calon istrinya berpendidikan S1. Seingat saya jujurannya sebesar 35 juta.
Sayangnya adat jujuran ini agak memberatkan pihak laki-laki, terutama yang ekonominya belum mapan.
Seorang teman yang pendidikannya dokter terpaksa batal menikah karena keluarganya memasang jujuran sebesar 150 juta pada calon suaminya. Sedihnya sang calon suami tidak mampu memenuhi itu.
Meskipun saya orang Kalimantan, tapi Bapak saya tidak memakai adat jujuran. Beliau menerima saja berapapun biaya dari pihak calon suami saya.
Karena Bapak juga dulu merasakan sulitnya mengumpulkan uang untuk menikahi ibu, jadi beliau menghargai apa yang diberikan oleh calon menantu laki-lakinya.
Semoga jawabannya bermanfaat.